Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengatakan referendum kemerdekaan Kurdi Irak dapat merugikan rakyat di wilayah tersebut. Keinginan referendum ini dilakukan oleh Gerakan Regional Kurdistan Irak dan diutarakan secara sepihak.
"Tindakan tersebut menciptakan masalah, termasuk kerugian ekonomi, buat rakyat Irak," tegas Larijani, kepada Kantor Berita Tasnim, Senin 18 September.
Sikap keras juga diutarakan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Nasional Iran Ali Shamkhani. Shamkhani mengatakan, Iran akan menutup perbatasannya dengan Kurdistan Irak kalau wilayah tersebut memutuskan untuk memisahkan diri dari Irak.
"Kesepakatan perbatasan antara Iran dan Wilayah Kurdistan didasari atas Irak yang bersatu," ujar Shamkhani, seperti dikutip dari Xinhua, yang disitat Antara, Selasa 19 September 2017.
Ia menekankan, "Iran secara tegas hanya mengakui Pemerintah Federal Irak yang bersatu dan terintegrasi."
Shamkhani memperingatkan Iran akan mengakhiri kesepakatan keamanan dan militer saat ini dengan Erbil dan memperbarui kebijakan keamanan perbatasannya dengan wilayah itu, jika pemerintah regional Kurdi berkeras untuk menyelenggarakan referendum.
Selain itu menurut Shamkhani menambahkan, Iran mungkin akan mempertimbangkan kembali pendiriannya dan mengesahkan pendekatan yang berbeda guna memerangi kelompok anti-Iran di Wilayah Kurdistan Iran, jika pemungutan suara tetap dilaksanakan.
"Para pemimpin Kurdi mesti berpikir dua kali dan menghentikan rencana referendum kemerdekaan guna menghindari proses anti-keamanan di seluruh wilayah tersebut," pungkas Shamkhani.
Pada Senin, seorang wakil Pemerintah Wilayah Kurdistan Irak untuk Teheran dilaporkan mengatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk menunda referendum kemerdekaan itu.
"Pemerintah Regional Kurdistan sedang mempelajari usul dari Turki dan negara Barat mengenai pemungutan suara yang dijadwalkan tersebut," kata Nazim Dabbagh kepada harian Iran yang berbahasa Persia, Etemad.
"Dalam kasus ada jaminan yang diperlukan buat hak suku Kurdi, mereka akan mencabut referendum kemerdekaan untuk sementara," kata Dabbagh.
Terlebih lagi, Mahkamah Agung Irak pada Senin mengeluarkan putusan untuk menghentikan referendum kemerdekaan tersebut.
Pada 7 Juni, Wilayah Kurdistan Irak mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 25 September guna memutuskan apakah akan memisahkan diri dari Irak, atau tidak.
Para pejabat militer dan politik Iran telah mengumumkan sikap mereka mengenai referendum Wilayah Kurdistan Irak. Turki, Iran dan Suriah memandang langkah semacam itu akan mengancam keutuhan wilayah mereka sendiri, sebab sangat banyak orang Kurdi tinggal di ketiga negara tersebut.
0 Comments
